Alkisah di sebuah desa bernama Lawasbener tengah berdiri sebuah bak penampungan air yang berukuran cukup besar. Warga Desa Lawasbener sudah tentu menyambut gembira dengan adanya bak penampungan air tersebut. Betapa tidak, warga Desa Lawasbener yang mayoritas bekerja sebagai pengrajin tempe sangat bergantung dengan pasokan air bersih dan juga untuk kebutuhan sehari-hari.

Air bersih memang sedari dulu sulit didapat oleh warga Desa Lawasbener. Biasanya mereka harus rela mengambil air dari sumber air yang jaraknya jauh dari perkampungan. Berkat adanya dana desa yang dimanfaatkan untuk melaksanakan proyek pengairan, kini air bersih tersedia di bak penampungan air milik bersama.

Namun, sejatinya ada yang janggal pada bak penampungan air itu. Bocor dan bentuk dari bak penampungan air itu pun terkesan dibangun secara asal-asalan. Padahal belum lama bak penampungan air itu selesai dibangun tapi sudah bocor.

Melihat kejanggalan itu, Pak Samin salah satu warga Desa Lawasbener menaruh curiga pada Kepala Desa beserta timnya yang bertugas mengelola dana desa. Dipikirnya, pasti ada “permainan” di antara mereka dalam hal belanja bahan bangunan yang digunakan dalam konstruksi bak penampungan air. Tapi Pak Samin tak bisa berbuat banyak seperti kebanyakan warga lainnya yang memilih diam karena keterbatasan pengetahuan mereka.

Suatu hari, Hendra anak Pak Samin yang bekerja merantau di Ibu Kota pulang ke Desa Lawasbener. Mendengar keluhan ayahnya tentang bak penampungan air yang sudah bocor dan hampir roboh, Hendra mengecek sendiri bak tersebut dan mengambil beberapa foto melalui smartphonenya. Kemudian Hendra melaporkan kejadian tersebut melalui formulir online pengaduan masyarakat yang ada di website BPK. Hendra menuliskan dengan lengkap uraian kejadian yang terjadi di kampung halamannya. Tidak lupa Hendra menyertakan bukti foto-foto bak penampungan air yang bocor tersebut.

Tidak berselang lama, proyek bak penampungan air itu pun menjadi temuan BPK. Dan Kepala Desa Lawasbener beserta tim yang terlibat ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi. 

Cerita di atas adalah salah satu contoh peran serta masyarakat dalam mengawal harta negara. Dikisahkan di atas bahwa dana desa yang bersumber dari APBN telah diselewengkan penggunaannya oleh Kepala Desa dan timnya. Jika diperhatikan dalam cerita di atas Hendra melaporkan kejadian melalui website BPK untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. BPK Kawal Harta Negara. Nah, apa sih BPK itu? Mari kita kenalan yuk!

Berkenalan dengan BPK

BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) itu sendiri merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah, dalam hal ini adalah dana yang bersumber dari APBN/APBD. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 keberadaan BPK tertuang pada pasal 23E, 23F, dan 23G.

BPK juga diatur dalam :

  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Lembaga Negara berdasarkan UUD 1945

Kedudukan BPK RI dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia sejajar dengan Presiden, sehingga BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Tugas BPK

  • Memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau Badan lain yang mengelola keuangan negara;
  • Melaporkan kepada penegak hukum jika dalam pemeriksaan ditemukan indikasi tindak pidana;
  • Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat entitas yang diperiksa, dan hasilnya dilaporkan secara tertulis kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

Prestasi BPK pada Semester I Tahun 2017

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) pada semester I tahun 2017 telah menyelamatkan keuangan negara senilai Rp13,70 triliun. Jumlah itu berasal dari penyerahan aset/penyetoran ke kas negara, koreksi subsidi, dan koreksi cost recovery. Hal itu disebutkan oleh Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara, dalam acara penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan 14.997 permasalahan dengan nilai mencapai Rp 27.39 triliun dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) pertama 2017. Jumlah tersebut meliputi 7.284 kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), 7.549 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 164 permasalahan yang diakibatkan oleh ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Meskipun demikian, tugas mengawal harta negara bukan hanya tugas BPK RI semata. Mengawal harta negara juga merupakan tugas seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Seperti cerita di awal tulisan ini, bahwa peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mengawasi penggunaan harta negara. Dalam hal ini harta negara yang berbentuk dana desa. Contoh nyata penyelewengan dana desa adalah yang baru-baru ini terjadi di Kabupaten Pamekasan, Madura. Lima orang menjadi tersangka pada kasus pengamanan penyelewengan dana desa tersebut. Melibatkan Bupati Pamekasan, Kepala Kejari Pamekasan, Kasubag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Pamekasan, Kepala Inspektorat Kabupaten Pamekasan dan seorang Kepala Desa.

Cara Melapor

Setelah mengenali tugas BPK dan juga peran masyarakat dalam mengawal harta negara, selanjutnya kita perlu tahu bagaimana cara melaporkan kejadian untuk dapat diperiksa oleh BPK. Cara melapor atau mengajukan aduan dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu : melalui website, email, pos, kotak surat atau datang langsung ke Kantor PIK BPK di Jalan Gatot Subroto Kav 31, Jakarta Pusat.

BPK pun saat ini sedang berinovasi dengan mengembangkan aplikasi mobile yang nantinya dapat dengan mudah digunakan oleh masyarakat dalam penyampaian aduan maupun permintaan informasi. Aplikasi mobile tersebut nantinya dapat diunduh secara gratis dan diinstall di smartphone Android.

Penutup

Di era modern dan keterbukaan informasi seperti sekarang ini, memungkinkan masyarakat untuk dapat berperan aktif mengawal harta negara dengan mengawasi pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Mulai dari hal-hal kecil yang sering ditemui di lingkungan sekitar kita saja. Misalnya yang terkait dengan penggunaan dana desa, kita mungkin melihat banyak jalan yang berlubang, pengerjaan pavingisasi yang tidak merata, pembangunan drainase yang tidak kunjung selesai atau pembangunan bak penampungan air yang tidak benar seperti di awal cerita.

Seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi bahwasanya pengawasan dana desa sepenuhnya menjadi tanggung jawab seluruh pihak. Dana desa yang merupakan salah satu komponen harta negara ini berasal dari APBN yang diturunkan langsung dari pusat. Tidak dipungkiri banyak desa yang kaget dalam mengelola dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut. Oleh karena itu, sangat diperlukan pengawasan oleh seluruh pihak sehingga penggunaannya dapat tepat sasaran, efektif dan tidak “bocor”. Jika dirasa ada yang janggal dan mengarah ke penyelewengan, jangan takut dan jangan ragu untuk melaporkan kepada BPK untuk dilakukan pemeriksaan. Yuk, bersama BPK kita kawal harta negara.

Sekian tulisan saya, salam IIP. Independensi, Integritas dan Profesionalisme.

Kenali lebih dekat BPK RI dengan mengunjungi media sosial berikut :

Facebook : humasbpkri.official
Twitter : @bpkri
Instagram : @bpkriofficial
Website : bpk.go.id

Sumber gambar dan referensi tulisan :

Juniawan Arif

Author Juniawan Arif

Just a guy interested in internet things. Email : jun.juniawan@gmail.com | Follow me on twitter @juniawanarif & instagram @juniawanarif

More posts by Juniawan Arif

Join the discussion 6 Comments

Leave a Reply